Daftar Anggota
  • Berita
  • Satu Ton Beras Bansos Dikubur di Depok, Partai Perindo: Melukai Perasaan Rakyat
Satu Ton Beras Bansos Dikubur di Depok, Partai Perindo: Melukai Perasaan Rakyat
Ketua Bidang Sosial DPP Partai Perindo, Yerry Tawalujan menyatakan penguburan sembako bantuan pemerintah untuk warga melukai perasaan rakyat.

Satu Ton Beras Bansos Dikubur di Depok, Partai Perindo: Melukai Perasaan Rakyat

Rabu 03 Agustus 2022 10:19 WIB

JAKARTA - Ketua Bidang Sosial DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) , Yerry Tawalujan menyatakan penguburan satu ton sembako di wilayah Sukmajaya, Depok yang merupakan bantuan pemerintah untuk warga kurang mampu terdampak pandemi Covid-19 melukai perasaan rakyat.

"Perasaan rakyat terluka melihat beras bantuan pemerintah tidak disalurkan tapi ditimbun dengan cara dikubur dalam tanah. Karena sembako itu kan bantuan untuk rakyat yang lagi kesusahan di saat pandemi, tega-teganya dikuburkan," ujar Yerry kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (2/8/2022).

BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan Partai Perindo,kunjungi bit.ly/MemberPartaiPerindo

Menurutnya, jika alasan penguburan beras bansos itu karena basah dan rusak kena hujan maka kesalahannya terletak pada proses penyaluran atau distribusi yang tidak benar.

Padahal armada-armada truk angkutan sembako bantuan sosial dilengkapi terpal penutup atau diangkut dengan mobil-mobil boks tertutup.

"Ini jelas ada yang salah mulai dari perencanaan, pengadaan, dan penyaluran sembako bantuan sosial itu."

"Lalu yang menjadi pertanyaan publik juga, kenapa harus pakai pihak ketiga, dalam hal ini JNE untuk penyalurannya? Harusnya kan bisa disalurkan melalui RT/RW karena data lengkap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada di RT/RW," tandas Yerry.

BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com

Daya tahan beras, lanjut Yerry, bisa sampai dua tahun baru kedaluwarsa.
Penampakan beras yang dikuburkan itu kemasannya baik, bahkan berkualitas premium.

Artinya, tidak mungkin dibeli dalam keadaan rusak.

Kondisi ini tentu adanya kesalahan prosedur dalam proses pengangkutan dan penyaluran ke masyarakat.

"Kami berharap pihak-pihak yang banyak disebut terlibat dalam kasus ini, mulai dari Kementerian Sosial, Bulog, dan JNE jangan saling melempar tanggung jawab, tapi menyelesaikan kasus ini dengan baik," tutup Yerry.

SINDOnews.com