Meja Wakil Rakyat

Soroti Ketergantungan Dana Pusat, Dapot Hutagalung Dorong Optimalisasi PAD Bengkalis

Kamis 07 Mei 2026 14:40 WIB

BENGKALIS - Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkalis, Riau. 

Di tengah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2025, DPRD menyoroti belum optimalnya upaya pemerintah daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan legislator Partai Perindo Dapot Hutagalung dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis saat penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap LKPJ Bupati Bengkalis 2025, Senin (4/5/2026). 

Mewakili Fraksi Amanat Perindo Persatuan, dia menilai Bengkalis selama ini terlalu bergantung pada dana bagi hasil dan transfer pemerintah pusat. Padahal, daerah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sumber penerimaan baru.

“Selama ini kita terlena dengan kekayaan alam kita, dengan hanya menerima DBH atau transfer dari pusat. Sementara kita lupa menggali potensi PAD yang mungkin besar potensinya di daerah kita ini,” tutur Dapot.

Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD), memberi perhatian lebih serius terhadap optimalisasi PAD. 

Menurutnya, langkah tersebut penting agar daerah memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan.

“Kalau kita serius menggali potensi PAD yang ada, masalah yang dihadapi sekarang ini bisa terselesaikan,” kata politisi yang duduk di Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis itu. 

Selain persoalan fiskal, Dapot juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang dinilai membutuhkan perhatian segera. Dia menyinggung kerusakan Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau yang cukup parah dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Dia mengatakan, meski ruas tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten tetap perlu mengambil langkah antisipatif. 

Terlebih, keluhan masyarakat terkait kondisi jalan itu sudah cukup banyak diterima DPRD. “Sudah parah lubangnya itu, Pak. Saya takut berpotensi untuk kecelakaan di sana,” ungkap Dapot.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha didampingi Wakil Ketua Misno, serta dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso. 

Forum itu menjadi bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus pembahasan rekomendasi Badan Anggaran DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2025.