Meja Wakil Rakyat

Tanah Terbelah di Nagekeo, Kosmas Lawa Bagho Minta Penanganan Berbasis Kajian Ilmiah

Senin 30 Maret 2026 12:45 WIB

NAGEKEO - Retakan tanah selebar 5 hingga 10 meter yang menganga di lereng Desa Ladolima Timur, Kecamatan Keo Tengah, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tak hanya membelah kontur bukit, tetapi juga memantik kecemasan warga. Di tengah ketidakpastian itu, DPRD Nagekeo turun langsung ke lokasi, Jumat (27/3/2026), untuk memastikan respons yang tidak sekadar cepat, tetapi juga tepat dan berbasis kajian ilmiah.

Kunjungan kerja lintas Komisi II dan III ini menjadi bagian dari upaya bersama antara legislatif dan pemerintah daerah dalam membaca fenomena alam tersebut secara utuh. Mereka ingin memastikan setiap langkah penanganan tidak bersifat spekulatif, melainkan terukur dan berlandaskan analisis ahli.

Tim yang dipimpin Kosmas Lawa Bagho itu melibatkan sejumlah anggota DPRD, di antaranya Antonius Sukadame Wangge, Elias Cima dan Fabianus Mana. Hadir pula perwakilan BPBD Nagekeo, pemerintah kecamatan dan desa, serta tokoh masyarakat setempat, menandai pendekatan kolaboratif sejak tahap awal.

“Fenomena alam seperti ini membutuhkan kepastian berbasis kajian ahli. Karena itu, penting untuk segera menghadirkan tenaga geologi agar masyarakat memperoleh kejelasan dan rasa aman,” ujar Kosmas Lawa Bagho. 

Peninjauan dimulai dari Desa Kotakeo I, dimana rombongan melihat kondisi tanah yang mengalami penurunan dan longsor di sekitar kantor desa. Dari sana, mereka bergerak ke Desa Ladolima Timur, titik utama kejadian yang memperlihatkan tanah terbelah cukup lebar di lereng bukit, disertai kemunculan dua mata air baru, masing-masing sejak kemarau 2025 dan pasca kejadian terbaru.

Temuan tersebut menjadi indikasi awal adanya dinamika geologi yang belum sepenuhnya dipahami. Situasi ini menguatkan kebutuhan akan investigasi ilmiah mendalam guna memastikan tingkat risiko, baik terhadap lingkungan maupun keselamatan warga yang bermukim di sekitarnya.

Usai peninjauan, DPRD dan pemerintah menggelar dialog terbuka bersama warga di posko pengungsian mandiri. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi, mulai dari kebutuhan dasar hingga tekanan psikologis akibat ketidakpastian.

DPRD juga mengapresiasi respons awal BPBD Nagekeo yang dinilai sigap dalam mendorong langkah mitigasi, termasuk pengungsian mandiri warga. Namun, mereka menekankan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada tahap darurat, melainkan perlu diperkuat dengan sinergi bersama lembaga teknis seperti BMKG serta dukungan lintas sektor lainnya.

“Pendekatan kolaboratif antara DPRD, pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap terarah dan efektif,” kata Kosmas. 

Selain aspek teknis, perhatian diarahkan pada dampak sosial dan psikologis yang mulai dirasakan warga. Rasa cemas dan ketidakpastian dinilai memerlukan pendampingan serius. Karena itu, DPRD mendorong keterlibatan tenaga profesional, rohaniwan dan tokoh masyarakat agar proses pemulihan berjalan lebih menyeluruh.

Dari hasil kunjungan tersebut, DPRD merumuskan sejumlah langkah lanjutan yakni menghadirkan ahli geologi untuk kajian komprehensif, memastikan distribusi logistik bagi warga terdampak, menyediakan pendampingan psikologis berkelanjutan hingga menyiapkan skenario jangka panjang seperti relokasi jika wilayah dinyatakan berisiko tinggi. 

Edukasi kebencanaan kepada masyarakat juga dinilai krusial agar warga lebih siap menghadapi potensi serupa di masa mendatang.

Hasil kunjungan ini, tidak akan berhenti sebagai catatan lapangan. Mereka memastikan akan membawa temuan tersebut ke forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat dan sidang paripurna untuk mendorong kebijakan konkret dari pemerintah daerah.

“Yang terpenting adalah masyarakat tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah dan bersama-sama menjaga keselamatan. Sementara itu, kita dorong agar langkah-langkah teknis segera dilakukan secara tepat,” tutur Kosmas.