Meja Wakil Rakyat

Wisata TN Komodo Terdampak Cuaca Buruk, DPRD Manggarai Barat Minta Pemerintah Beri Dukungan Ekonomi ke Warga

Kamis 22 Januari 2026 17:56 WIB

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur – Aktivitas pariwisata di Taman Nasional (TN) Komodo kembali berhenti setelah otoritas menutup kunjungan wisata ke perairan dan kawasan pulau akibat cuaca buruk yang berkepanjangan. Penutupan sementara ini telah berlangsung hampir sebulan dan diperpanjang hingga 27 Januari 2026, menunda pelayaran kapal wisata yang menjadi nadi ekonomi masyarakat setempat. 

Akibatnya, aliran kunjungan wisatawan yang biasanya menjadi sumber pendapatan utama kini terhenti, mendorong kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi keluarga di Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya. 

Hal ini juga menjadi sorotan Anggota DPRD Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Hasanudin yang mencermati sejak kebijakan itu diberlakukan, sejumlah pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo dan kawasan TN Komodo tengah menghadapi realitas pendapatan yang nyaris nol. 

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak boleh mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat lokal," katanya ketika dihubungi, Kamis (22/1/2026). 

Penghentian aktivitas pariwisata selama hampir sebulan ini telah mengakibatkan terganggunya arus pendapatan masyarakat, sementara kebutuhan hidup terus berjalan tanpa komponen penghasilan yang layak dari sektor lain. 

“Penutupan destinasi wisata secara terus-menerus membuat perekonomian masyarakat terhenti total. Tidak ada lagi sumber pendapatan yang bisa diandalkan, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan,” ujarnya. 

Wakil rakyat dari Partai Perindo ini menekankan bahwa kebutuhan perlindungan sosial dan ruang dukungan ekonomi harus diprioritaskan dalam kebijakan pengelolaan TN Komodo.

Lebih jauh, Hasanudin mengingatkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiket masuk TN Komodo mencapai angka yang signifikan sepanjang tahun lalu. 

Pria yang aktif di Komisi 3 dan bermitra kerja dengan OPD Pendapatan dan Keuangan, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah ini juga memperhatikan porsi pendapatan dari TN Komodo. Besarnya kontribusi kawasan konservasi ini terhadap pendapatan negara seharusnya diimbangi dengan bentuk tanggung jawab moral dan sosial kepada komunitas lokal yang menopang perkembangan sektor wisata tersebut. 

Hasanudin yang juga Plt. Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Barat ini juga mendesak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Kemenhut untuk segera merumuskan langkah-langkah nyata, baik berupa bantuan langsung, program pemberdayaan ekonomi, maupun alternatif lapangan kerja bagi masyarakat terdampak. 

Ditekankan pula, kebijakan pendukung yang bersifat terbuka dan responsif terhadap kenyataan sosial di lapangan menjadi penting untuk mencegah penurunan ekonomi berlarut di wilayah pesisir tersebut.*