Meja Wakil Rakyat

Yoram Nakamnanu Desak Pemda TTS Benahi Aset Desa hingga Jembatan Rusak

Kamis 13 Agustus 2026 17:45 WIB

TIMOR TENGAH SELATAN - Belum tuntasnya pengelolaan aset desa dan buruknya kondisi sejumlah jalan serta jembatan menjadi sorotan di Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah didesak segera mengambil langkah konkret, terutama pada persoalan yang menyangkut aset publik dan akses utama masyarakat.

Salah satunya terjadi di Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur. Masa jabatan kepala desa telah berakhir pada 1 Juni 2026, tetapi proses pertanggungjawaban dan serah terima aset desa belum sepenuhnya selesai, termasuk kunci kantor desa. “Ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” ujar anggota DPRD Timor Tengah Selatan Yoram Nakamnanu, Kamis (13/8/2026).
 
Dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2025, dia meminta Pemda TTS melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) segera memastikan seluruh proses pertanggungjawaban serta serah terima aset Desa Oelet dilakukan sesuai ketentuan.

Legislator Partai Perindo ini juga meminta pemerintah menelusuri aset maupun kewajiban lain yang belum dipertanggungjawabkan setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa. “Ini bukan hanya soal administrasi pemerintahan desa, tetapi menyangkut aset dan kepentingan masyarakat. Karena itu harus ada kepastian dan penyelesaian dari pemerintah daerah,” kata Yoram. 

Dia turut menyoroti kondisi jalan di Kecamatan Amanuban Timur, Amanatun Utara, Fautmolo dan sejumlah wilayah lainnya. Pengaduan masyarakat diharapkannya tidak berhenti di meja birokrasi, tetapi segera diwujudkan dalam penanganan di lapangan. “Saya berharap kalau surat pengaduan sudah di meja Bapak Bupati, tolong ditindaklanjuti dengan serius,” tuturnya. 

Keterbatasan anggaran, kata Yoram, dapat disiasati dengan memilih metode penanganan yang lebih memungkinkan. Untuk ruas jalan yang belum dapat dibangun menggunakan aspal, pemerintah didorong mempertimbangkan penggunaan material sirtu agar akses warga tetap berfungsi.

“Kita berharap dengan upaya ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat, baik pengemudi ojek, penjual sayur dengan sepeda motor, pelaku usaha travel dan pengguna jalan serta akses ekonomi warga bisa berjalan normal,” ungkap Magister Manajemen lulusan Universitas Wijaya Putra Surabaya ini. 

Menurutnya, akses jalan yang layak memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Transportasi warga, distribusi barang hingga mobilitas pelaku usaha sangat bergantung pada kondisi infrastruktur yang memadai.

Sorotan khusus juga diberikan terhadap Jembatan Noebunu yang menghubungkan sejumlah kecamatan hingga Kabupaten Malaka. Kondisi jembatan tersebut dinilai memprihatinkan. Material kayunya mulai lapuk, bahkan sebagian telah berhamburan, sehingga berpotensi membahayakan pengguna, terutama saat musim hujan.

“Jangan sampai kita menunggu ada korban baru dilakukan perbaikan. Karena itu, kondisi Jembatan Noebunu harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Yoram. 

Menanggapi desakan tersebut, Bupati TTS Eduard Markus Lioe mengakui pemerintah daerah masih menghadapi kondisi fiskal yang belum kondusif. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar warga.

“Tentunya kita terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat kita di daerah, meskipun kita dalam kondisi fiskal kita tidak kondusif,” katanya.