searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Antisipasi Luapan Sungai Wai Sakula yang Berdampak pada Akses Bandara Pattimura Ambon

04 Juni 2026, 11:30 WIB

Komisi terkait menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku, pihak PT Angkasa Pura Indonesia selaku pengelola Bandara Pattimura Ambon, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon guna membahas permasalahan luapan Sungai Wai Sakula yang berpotensi menggenangi akses menuju Bandara Pattimura Ambon.
Dalam rapat tersebut, para pihak membahas berbagai faktor penyebab meluapnya Sungai Wai Sakula, terutama saat curah hujan tinggi, yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat, aktivitas penerbangan, serta mengancam keselamatan pengguna jalan menuju bandara. Kondisi ini memerlukan penanganan serius dan terpadu mengingat Bandara Pattimura merupakan pintu gerbang utama transportasi udara di Provinsi Maluku.
Komisi meminta Dinas PU Provinsi Maluku untuk segera melakukan kajian teknis terhadap kapasitas saluran drainase dan aliran sungai, sekaligus menyusun langkah-langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang guna mencegah terjadinya banjir di kawasan tersebut. Sementara itu, pihak Angkasa Pura diharapkan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan akses menuju bandara tetap aman dan dapat dilalui masyarakat.
BPBD Kota Ambon juga diminta meningkatkan pemantauan dan sistem peringatan dini terhadap potensi banjir, khususnya pada musim penghujan, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Melalui RDP ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dalam upaya penanganan Sungai Wai Sakula demi menjaga kelancaran akses menuju Bandara Pattimura Ambon serta melindungi keselamatan masyarakat dari risiko bencana banjir.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat finalisasi rekomendasi LKPJ walikota Ambon tahun 2025
Kegiatan Lembaga

Rapat finalisasi rekomendasi LKPJ walikota Ambon tahun 2025

Rapat finalisasi rekomendasi LKPJ Wali Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi kinerja Pemerintah Kota Ambon oleh DPRD Kota Ambon. Dalam rapat tersebut, panitia khusus (Pansus) DPRD bersama komisi-komisi terkait melakukan penyempurnaan terhadap berbagai catatan, masukan, serta rekomendasi strategis yang nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Pembahasan finalisasi rekomendasi ini menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, termasuk efektivitas penggunaan anggaran, capaian pembangunan daerah, pelayanan publik, serta berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam merealisasikan program kerja. DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah rekomendasi strategis yang dirumuskan diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Kunjungan ke Fapil sekaligus silaturahmi Bersama  warga (Konstituen) di Desa Hative Kecil (Dusun Kampung Kolam)
Kegiatan Partai

Kunjungan ke Fapil sekaligus silaturahmi Bersama warga (Konstituen) di Desa Hative Kecil (Dusun Kampung Kolam)

Hasil/Keputusan: Aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti melalui pembahasan di DPRD. Akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian permasalahan. Kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat.

Rapat Paripurna Masa Sidang II laporan LKPJ walikota tentang kinerja selama setahun
Kegiatan Lembaga

Rapat Paripurna Masa Sidang II laporan LKPJ walikota tentang kinerja selama setahun

Pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026, telah dilaksanakan Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota atas kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat. Dalam forum tersebut, Wali Kota menyampaikan capaian kinerja, realisasi program, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun berjalan. Melalui kegiatan ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan catatan, masukan, dan rekomendasi guna perbaikan kinerja pemerintahan ke depan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.