searchCari
Partai Perindo cancel

Pencarian Populer

Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama pimpinan Kecamatan se-Kota Ambon

13 April 2026, 10:00 WIB

Pada tanggal 13 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para Kepala Kecamatan se-Kota Ambon. Rapat ini membahas terkait realisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Dalam forum tersebut, masing-masing kecamatan menyampaikan capaian program serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2025, baik dari aspek pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat.
Adapun beberapa kendala yang mengemuka antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta hambatan teknis di lapangan. Masukan dan evaluasi yang disampaikan menjadi bahan penting dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah kecamatan pada tahun 2026.
RDP ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna mendorong efektivitas program kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Ambon.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama pimpinan Kecamatan se-Kota Ambon
Kegiatan Lembaga

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama pimpinan Kecamatan se-Kota Ambon

Pada tanggal 13 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para Kepala Kecamatan se-Kota Ambon. Rapat ini membahas terkait realisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Dalam forum tersebut, masing-masing kecamatan menyampaikan capaian program serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2025, baik dari aspek pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa kendala yang mengemuka antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta hambatan teknis di lapangan. Masukan dan evaluasi yang disampaikan menjadi bahan penting dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah kecamatan pada tahun 2026. RDP ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna mendorong efektivitas program kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Ambon.

13 April 2026, 10:00 WIB Baca Jurnal
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Terkait Harmonisasi Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah
Kegiatan Lembaga

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Terkait Harmonisasi Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah

Panitia Khusus (Pansus) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah. Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi Ranperda telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, serta memiliki kepastian hukum dalam implementasinya. Selain itu, harmonisasi dilakukan untuk menyempurnakan materi muatan Ranperda agar dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang optimal bagi tenaga kerja daerah. Dalam pembahasan, berbagai aspek strategis menjadi perhatian, antara lain penguatan perlindungan hak-hak tenaga kerja, peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal, perluasan kesempatan kerja, serta peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan berkeadilan. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku memberikan masukan dan pertimbangan yuridis terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi norma, serta kesesuaian materi Ranperda dengan regulasi nasional yang mengatur bidang ketenagakerjaan. Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas Ranperda sehingga lebih efektif dan implementatif ketika ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Melalui RDP ini, Pansus berkomitmen untuk terus menyempurnakan Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah agar mampu menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan, kepastian, dan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

03 Juni 2026, 10:00 WIB Baca Jurnal
JALIN ASMARA (Jaring Aspirasi Masyarakat) Bersama Masyarakat Negeri Batu Merah
Kegiatan Partai

JALIN ASMARA (Jaring Aspirasi Masyarakat) Bersama Masyarakat Negeri Batu Merah

Kegiatan JALIN ASMARA (Jaring Aspirasi Masyarakat) dilaksanakan bersama masyarakat Negeri Batu Merah sebagai upaya untuk menyerap aspirasi secara langsung dari warga. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat dalam menyampaikan berbagai kebutuhan, keluhan, serta usulan pembangunan di lingkungan mereka. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, disampaikan pula harapan agar pemerintah lebih responsif dalam menindaklanjuti kebutuhan dasar masyarakat. Anggota DPRD memberikan tanggapan serta penjelasan terkait mekanisme pengusulan program dan kegiatan melalui jalur legislatif, serta berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil/Keputusan: Aspirasi masyarakat akan dihimpun dan dibahas dalam forum DPRD. Akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk tindak lanjut program. Kegiatan JALIN ASMARA akan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.

02 Januari 2026, 20:00 WIB Baca Jurnal
popupbanner