Anggaran Penggantian Gorden DPR Rp48,7 Miliar, Partai Perindo: Lebih Baik untuk Bantu UMKM
Selasa 29 Maret 2022 18:31 WIBJAKARTA - Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yusuf Lakaseng memandang anggaran Rp48,7 miliar lebih baik digunakan untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tengah menghadapi kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini.
BACA JUGA: Kritisi Anggaran Penggantian Gorden DPR Rp48 Miliar, Partai Perindo: Lukai Perasaan Rakyat
Hal ini diungkapkannya sebagai bentuk kritikan atas penganggaran yang dilakukan
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk pengadaan barang untuk penggantian gorden di rumah dinas (Rumdin) anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
"Coba bayangin, kalo Rp48,7 miliar itu dipake untuk membantu UMKM, begitu banyak lapangan kerja yang bisa terserap," kata Yusuf dalam Live MNC News, Selasa (29/3/2022).
BACA JUGA: Untuk informasi tahapan dan mekanisme Konvensi Rakyat, kunjungi konvensirakyat.com
Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak sekali rakyat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaan dan di PHK oleh perusahaannya.
Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang
usahanya gulung tikar akibat tak mampu lagi akibat keadaan ekonomi yang serba sulit.
Menurutnya, jika anggaran itu dialihkan untuk pemberdayaan yang bisa menyerap lapangan pekerjaan, maka hal ini jauh lebih bermanfaat dibanding harus mengganti gorden untuk rumah dinas anggota dewan.
Yusuf mengingatkan kembali dalam situasi pandemi Covid-19 ini, seharusnya anggaran dengan nilai yang fantastis untuk penggantian melakukan gorden sudah tidak perlu lagi dilakukan. Sehingga, hal ini perlu dipertimbangkan kembali ke depannya.
"Rakyat lagi menderita, negara lagi cekak anggaran, lalu kok ada anggaran begitu besar, puluhan miliar dipake untuk beli gorden," ujarnya.
BACA JUGA: Untuk informasi dan keanggotaan, kunjungi http://bit.ly/MemberPartaiPerindo
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan anggaran Rp48, 7 miliar untuk penggantian gorden ini ditujukan untuk 505 rumah dinas anggota DPR RI.
Di mana satu rumah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp90 juta sudah termasuk pajak.
"Untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp80 juta sekian, sama pajak Rp90 jutaan per rumah," kata Indra.
SINDOnews.com


