Daftar Anggota
  • Berita
  • Politisi Partai Perindo Palu Sarankan Pemkot Palu Dorong Pembentukan SPBU Khusus Randis
Politisi Partai Perindo Palu Sarankan Pemkot Palu Dorong Pembentukan SPBU Khusus Randis
Anggota DPRD Palu dari Partai Perindo Marcelinus

Politisi Partai Perindo Palu Sarankan Pemkot Palu Dorong Pembentukan SPBU Khusus Randis

Senin 06 Desember 2021 12:52 WIB

PALU – Berbagai strategi digulirkan Pemkot Palu sebagai untuk mengurai antrian kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Salah satu upaya itu adalah mengurangi jatah pengisian BBM solar subsidi bagi kendaraan dengan tonase berat yang diatur bersama pihak SPBU dan Pertamina.

Namun upaya tersebut dianggap belum cukup efektif. Sebab pemandangan antrian panjang di seluruh SPBU di Kota Palu masih saja terlihat.

Beberapa penyebab antrian panjang disebut-sebut terjadi lantaran kelangkaan BBM jenis Pertalite akibat SPBU melayani pengisian jarigen dari pengecer Pertalite. Pengisian solar subsidi di SPBU dalam jumlah besar menggunakan kendaraan modifikasi bagian tangki.

Berkaitan hal di atas, anggota DPRD Palu dari Partai Perindo Marcelinus berpendapat, untuk mengurai antrian salah satu yang juga bisa dilakukan adalah memisahkan SPBU bagi kepentingan pengisian BBM kendaraan dinas (Randis) pemerintahan.

Ia menyarankan, Pemkot Palu sebaiknya mendorong pihak Pertamina untuk membuat SPBU khusus Randis tersebut. Seperti yang dilakukan terhadap seluruh Randis milik TNI.

“Sebaiknya Pemkot bisa jadikan contoh yang dilakukan terhadap Randis TNI dengan SPBU khusus,”sarannya.

BACA JUGA: Soal Rancangan APBD 2022, Legislator Partai Perindo Boalemo Minta Jangan Diutak-atik

Politisi Partai Perindo Palu ini menilai, keberadaan SPBU bagi pelayanan Randis pemerintahan bukan hanya sebagai upaya mengurai antrian di SPBU. Hal itu juga bisa dijadikan sebagai ruang kontrol terhadap penggunaan BBM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemegang Randis.

Sebab sejauh ini, jatah BBM bagi pejabat ASN terkesan diberi tanpa hitungan yang jelas. Terkadang jatah kupon BBM yang diberikan lebih besar dari kebutuhan BBM untuk perjalanan kedinasan yang diperlukan.

“Kendaraan dinas inikan hanya untuk digunakan kepentingan kedinasan. Artinya, jarak tempuh sebenarnya bisa dihitung lalu disesuaikan dengan jatah kupon BBM,”terang Marcel.

Dengan begitu, Pemkot Palu sesungguhnya bisa melakukan efisiensi anggaran terhadap belanja BBM pejabat tersebut.

Marcelinus pun menuturkan dengan mengontrol dan membatasi penggunaan BBM bagi Randis sesuai kebutuhan perjalanan, maka sesungguhnya juga hal itu bisa menjadi satu model untuk pemeliharaan Randis.

BACA JUGA: Untuk informasi dan registrasi keanggotaan Partai Perindo, kunjungi bit.ly/MemberPartaiPerindo

Karena jarak tempuh Randis menjadi berkurang. Dengan begitu mesin Randis tidak bekerja terlalu berat. Sebab menurutnya, mobilitas perjalanan kendaraan yang tinggi sebenarnya bisa mempercepat kerusakan.

“Artinya, inipun bisa menghemat anggaran daerah. Karena alokasi pembelian Randis pejabat bisa ditekan untuk periode tertentu,”pungkasnya.

Channelsulawesi