Tenaga Honorer akan Dirasionalisasi, Ini Tanggapan Sekretaris Partai Perindo Enrekang

Senin 18 Oktober 2021 16:46 WIB

ENREKANG -- Keputusan Pemkab Enrekang yang akan melakukan rasionalisasi tenaga honorer dengan alasan membebani APBD mendapat banyak tanggapan berbagai pihak. 

Namun tak sedikit kalangan yang justru memuji keputusan Pemkab Enrekang untuk melakukan pengurangan tenaga honorer, meski resikonya pemda setempat mendapatkan banyak kritikan.

Salah satu yang mendukung keputusan tersebut adalah Sekretaris DPD Partai Perindo Enrekang Suleman Badao.

Dia mengatakan niat Pemkab Enrekang cukup baik meskipun di sisi lain memang berat dilakukan karena akan menciptakan pengangguran dan membuat kekecewaan bagi mereka yang terdampak pengurangan karyawan.

“Tetapi jika terus menerus terjadi penumpukan tenaga honorer pasti akan membebani anggaran daerah dan tentu akan bermuara pada ketidak-sejahteraan tenaga honorer itu sendiri," kata Suleman.

BACA JUGA: Dinilai Pemborosan, Dewan Partai Perindo Soroti Pengalihan Jasa Servis Alat Berat di Dinas LH Palu

Suleman menjelaskan jika tenaga honorer jumlahnya besar maka kesejahteraan tenaga honorer tidak bisa tercapai karena semakin banyak honorer maka jumlah honor mereka akan semakin sedikit.

“Saya kira ini adalah langkah berani mengambil keputusan dan berani tidak disukai oleh banyak orang, tetapi muaranya adalah kebaikan bagi masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: Untuk informasi dan keanggotaan, kunjungi http://bit.ly/MemberPartaiPerindo

Baginya kabar tenaga honorer dirasionalkan, setidaknya membuka pikiran mereka bahwa tidak selama mereka akan menjadi tenaga honorer, namun mereka bisa mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

“Kebijakan itu memang kadang membuat orang sedih, tapi niat positif ini untuk kesejahteraan khususnya bagi tenaga honorer," tambahnya.

Suleman menuturkan jika keputusan ini memang harus dilakukan dengan mengurangi tenaga honorer, Pemkab Enrekang tidak serta-merta melepas tenaga honorer begitu saja melainkan mereka harus tetap menjadi perhatian pemda setempat.

“Bagi mereka yang dihilangkan namanya menjadi tenaga honorer, Pemda harus membuka lapangan kerja paling tidak diberi modal usaha agar mereka bisa menjadi wirausaha,” tuturnya.

Menurutnya sesuai visi misi, Partai Perindo berkeinginan memberikan kesejahteraan bagi tenaga honorer, tidak sebagaimana upah tenaga honorer saat ini yang tidak sesuai dengan biaya kuliah mereka yang dikeluarkan.

“Malah saya dengar ada tenaga honorer yang gajinya yang tidak cukup Rp1 juta. Harapan kita ke depan semoga Partai Perindo bisa diberi kepercayaan rakyat bisa menaikkan gaji tenaga honorer sampai 50 persen supaya persoalan tenaga honor ini selesai,” tutupnya. 

Upeks